Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Eduardo SimorangkirJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah meningkatkan anggaran pinjaman sosial (Bansos) di tahun 2019 bukan alasannya yakni menjelang pemilihan umum (Pemilu).
Menurut Sri Mulyani keputusan pemerintah meningkatkan anggaran Bansos ibarat pada jadwal keluarga keinginan (PKH).
"Jaring pengamanan sosial ibarat PKH itu dinaikkan dua kali lipat ini dibilang jelang Pemilu, bekerjsama tidak alasannya yakni semenjak 2012 tidak pernah di-adjust," kata Sri Mulyani dalam jadwal Outlook Perekonomian Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran pada jadwal bansos juga sangat berkaitan dengan jadwal prioritas pemerintah di 2019 yang ingin membangun sumber daya insan (SDM).
Selain itu, sebagai pondasi pembangunan SDM di 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari jumlah belanja negara di APBN.
"Untuk itu pondasi SDM dari fiscal policy mengalokasikan sisi belanja 20% atau mencapai Rp 500 triliun sendiri untuk pendidikan," kata perempuan yang kerap disapa Ani ini.
Dalam implementasinya, Sri Mulyani bilang anggaran pendidikan yang besar ini akan dijalankan dengan koordinasi yang kokoh oleh lintas kementerian dan forum serta pemerintah daerah.
"Jadi ini bukan duduk kasus uang, jadi koordinasi sentra dan daerah," ujar dia.
Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menyebut bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM.
"Karena jikalau stunting sama saja, maka dari itu untuk kesehatan Rp 126 triliun, namun belum termasuk anggaran yang dikeluarkan Pemda," ujar dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa prioritas pemerintah dalam membangun SDM juga dengan jadwal vokasi di sentra dan kawasan yang terintegrasi dengan industri.
Post a Comment