0 Comment
Foto: Dok. Twitter dewan perwakilan rakyat RIFoto: Dok. Twitter dewan perwakilan rakyat RI

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyangsikan cara pembiayaan PT Inalum dalam mengakuisisi PT Freeport Indonesia. Fahri bahkan minta Inalum diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fahri menyebut, Inalum tak pernah menjelaskan soal hal itu kepada DPR.

"Kita menuntut biar ada audit segera dari KPK, untuk menawarkan rasa hening kepada masyarakat Indonesia dan khususnya Papua ihwal transaksi apa yang sedang terjadi. Karena di belakang Inalum ada yang tidak pernah dijelaskan ke DPR," ungkap Fahri di program Diskusi "Divestasi Freeport: Indonesia Untung Atau Buntung?" di Hotel Gren Alea, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia menyebut dana yang didapat Inalum tidak terang asalnya, ia meminta kepastian akan dana tersebut. "Siapa yang memberi utang, bagaimana struktur utangnya, siapa yang menjamin utang, bagaimana struktur kepemilikan kita itu, apakah saham 51% menjadi jaminan utang, perusahaan dan konsorsium mana yang terlibat," katanya.


Fahri pun mengaku kaget dengan keberhasilan Inalum mengakuisisi Freeport. Apalagi jikalau melihat Inalum yang merupakan BUMN kecil menurutnya.

"Tahu-tahu BUMN yang gres diakuisisi Pak SBY digunakan seperti kaya punya uang, gagah-gagahan. Inalum BUMN kecil, entah nggak tau disuntik apa, tau-tau sanggup nampak raksasa dan akusisi PT Freeport McMoran," kata Fahri.

Fahri menyampaikan bahwa akuisisi Freeport ini bagaikan permainan antar pemilik saja. Menurutnya pembiayaan ini ibarat sistem rentenir.

"Dugaan saya permainan antar pemilik saja. Ini ibarat rentenir kasih pinjam uang untuk beli barangnya rentenir, jikalau mau terang serahkan saja dokumen ke DPR, di Komisi VII nggak berani argumen itu Inalum," kata Fahri.


Sebelumnya diberitakan, Direktur Keuangan PT Inalum Orias Petrus Moedak mengatakan, alam mendapat dana IInalum menerbitkan obligasi. Melalui penerbitan obligasi itu, Inalum sanggup mengakuisisi saham PTFI tanpa jaminan alias 'modal dengkul'. Inalum menerbitkan surat utang dengan empat tenor ialah US$ 1 miliar tenor sampai 2021, US$ 1,25 miliar tenor sampai 2023, US$ 1 miliar dengan tenor sampai 2028, dan US$ 750 juta dengan tenor sampai 2048. Rata-rata kupon obligasi ini sebesar 5,9991%.

"Saya rasa Freeport pun nggak percaya bahwa kita bakal sanggup pendanaannya. Sekarang seluruh dunia percaya kita, terus kenapa orang kita nggak percaya. Dan jangan takut bahwa ini nggak sanggup bayar. Lho yang nggak sanggup bayar siapa. Seluruh dunia percaya kita sanggup bayar, kenapa kita minder," ujar Orias kepada detikFinance di kantor Inalum, Jakarta, Kamis (27/12/2018)..


Ragukan Sumber Dana Inalum Rebut Freeport, Fahri Hamzah Minta Audit KPK

Post a Comment

 
Top