Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Eduardo SimorangkirJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah meningkatkan anggaran pinjaman sosial (Bansos) di tahun 2019 bukan alasannya yaitu menjelang pemilihan umum (Pemilu).
Menurut Sri Mulyani keputusan pemerintah meningkatkan anggaran Bansos menyerupai pada aktivitas keluarga cita-cita (PKH).
"Jaring pengamanan sosial menyerupai PKH itu dinaikkan dua kali lipat ini dibilang jelang Pemilu, sebenarnya tidak alasannya yaitu semenjak 2012 tidak pernah di-adjust," kata Sri Mulyani dalam aktivitas Outlook Perekonomian Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran pada aktivitas bansos juga sangat berkaitan dengan aktivitas prioritas pemerintah di 2019 yang ingin membangun sumber daya insan (SDM).
Selain itu, sebagai pondasi pembangunan SDM di 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari jumlah belanja negara di APBN.
"Untuk itu pondasi SDM dari fiscal policy mengalokasikan sisi belanja 20% atau mencapai Rp 500 triliun sendiri untuk pendidikan," kata perempuan yang kerap disapa Ani ini.
Dalam implementasinya, Sri Mulyani bilang anggaran pendidikan yang besar ini akan dijalankan dengan koordinasi yang kokoh oleh lintas kementerian dan forum serta pemerintah daerah.
"Jadi ini bukan problem uang, jadi koordinasi sentra dan daerah," ujar dia.
Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menyebut bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM.
"Karena jikalau stunting sama saja, maka dari itu untuk kesehatan Rp 126 triliun, namun belum termasuk anggaran yang dikeluarkan Pemda," ujar dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa prioritas pemerintah dalam membangun SDM juga dengan aktivitas vokasi di sentra dan kawasan yang terintegrasi dengan industri.
Post a Comment