Foto: Dok KemendesJakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus gencar melaksanakan pembangunan kegiatan transmigrasi gencar dilaksanakan pemerintah sentra dan daerah. Hingga tamat 2018 ini, telah terbentuk 153 daerah gres semenjak periode 2015-2018.
Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) M. Nurdin mengatakan, untuk penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sebanyak 1.465 KK di 22 lokasi dan 167 lokasi yang menjadi sasaran UPT dan 22 Kota Terpadu Mandiri (KTM). Juga, terbentuknya 153 daerah dan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
Selain itu, di tamat 2018 ini, telah terakumulasinya akta tanah yang mencapai hampir 72 ribu bidang sertifikat. Menurutnya, kerja aktual pembangunan transmigrasi turut menyebarkan daerah menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.
Saat memperlihatkan laporan dalam kegiatan pemantapan pelaksanaan anggaran dan penyerahan POK TA 2018 Ditjen PKTrans dan PKP2Trans dan rapat persiapan pelaksanaan anggaran 2019, di kantor Kemendes, di Jakarta, Kamis (27/12/2018) itu, Nurdin menyampaikan realisasi perembesan tamat anggaran 2018 kegiatan PKTrans dan PKP2Trans rata-rata 93%. Ia didampingi oleh Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Tranmigrasi (PKP2Trans) R. Hari Pramudiono.
Nurdin menambahkan, rencana kerja PKP2Trans di 2019 akan melaksanakan pembukaan lahan, kemudian pembangunan jalan, jembatan, rumah transmigrasi dan SHB, fasilitas umum, drainase. Sedangkan PKTrans melaksanakan pengembangan dalam melengkapi di UPT yang dibina 5 tahun, melengkapi sarana prasarana, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan akta tanah.
"Tiga kegiatan utama transmigrasi untuk tahun 2019, pertama, revitalisasi semua sarana prasarana yang ada di daerah untuk dimaksimalkan terutama revitalisasi lahan utama semoga produktivitasnya meningkat. Merehab jalan, jembatan, jaringan irigasi, pintu air semoga membangun embung, dan menunjang kegiatan prukades sehingga produktivitas meningkat," papar Nurdin.
Kedua, lanjut Nurdin, yakni kegiatan kemitraan, dari Rp 15,6 triliun, kini menjadi Rp 16,9 triliun investasi dari kegiatan transmigrasi. Beberapa sudah dilakukan groundbreaking tanam perdana di salah satu kecamatan di Merauke untuk Suku Marind dan Suku Jenan kurang lebih 300 KK.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam kegiatan ketransmigrasian. Ia bahagia alasannya sasaran transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini alasannya kolaborasi dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah.
"Kerja keras kita membantu mempercepat penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi jika hak mereka kita rampas, itu kita zalim," kata Eko.
Menurut Eko, bisnis model transmigrasi dikala ini berbeda dari masa lalu. Jika masa kemudian transmigrasi ittu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, dan tuntutannya pun berbeda. Sementara kini transmigrasi tidak hanya memperlihatkan sawah, cangkul, bibit, jadup, namun disediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya dan tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh dan sebagainya.
Menurutnya, harus diakui bahwa transmigrasi juga menyisakan persoalan, alasannya ternyata masyarakat pendatang etos kerjanya lebih besar lengan berkuasa dan lebih cepat majunya dari masyarakat lokal. Dan hal itu menjadikan kesenjangan yang dapat menjadikan gejolak sosial.
"Nah hal-hal demikian yang kita penilaian jadinya model trasnmigrasi kita ubah. Pertama, transmigrasi yang kita lakukan yakni transmigrasi lokal, memperlihatkan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat mendapat kesempatan. Setelah masyarakat lokalnya terakomodasi gres kita bawa masyarakat dari daerah lain yang lebih padat untuk membantu. Makanya beberapa daerah masih kita berlakukan moratorium untuk transmigrasi," paparnya.
Eko melanjutkan, sebagian besar anggaran didekontrasikan ke daerah-daerah. Keberanian politik ibarat ini menciptakan desa tidak akan dapat independen, alasannya menurutnya, apabila daerah tidak diberikan bisnis modelnya, maka tidak akan berubah alasannya yang paling tahu di daerah yakni daerah itu sendiri.
"Transmigrasi punya tugas yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Dalam mempercepat proses pembangunan transmigrasi melibatkan kementerian atau forum lain, dunia perjuangan dan perbankan. Investasi pascapanen swasta di daerah-daerah mencapai Rp 47 triliun di daerah perdesaan dan Rp 16,9 triliun di daerah transmigrasi," pungkasnya.
Perlu diketahui, pada 2019 pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektare untuk penempatan 1.465 KK.
Baca isu lainnya dari Kemendes di sini.
Post a Comment