Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinanceJakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai pemberlakukan down payment (DP) nol persen untuk kendaraan bermotor baik motor maupun kendaraan beroda empat mempunyai risiko yang tinggi atau high risk.
JK menjelaskan, salah satu risiko tinggi yang diperoleh dari kebijakan memicu tingginya kredit macet.
"Kan ada hukum Bank Indonesia untuk mengatur perihal DP itu. Karena kalau DP 0, dapat itu kredit macetnya banyak, high risk, kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja nanti debt collector" kata JK di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Keluarnya hukum tersebut berarti bahwa kendaraan bermotor sudah dapat dibeli tanpa mengeluarkan uang muka.
Hanya saja, tidak semua leasing alias perusahaan pembiayaan dapat memperlihatkan DP 0% kredit kendaraan beroda empat dan motor. Dalam Pasal 20 ayat 1 POJK itu tertulis bahwa perusahaan pembiayaan yang mempunyai tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% yang dapat menerapkan ketentuan DP 0%.
Ada 3 poin penting dalam pasal tersebut, yakni:
a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan investasi, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan
c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
Lalu untuk perusahaan pembiayaan yang mempunyai rasio NPF neto lebih dari 1% dan di bawah 3% harus menerapkan DP 10%. Sedangan untuk perusahaan pembiayaan dengan NPF neto antara 3%-5% wajib menerapkan DP 15% dan jikalau NPF netonya di atas 5% ketentuan DP 20%.
Post a Comment